5 Hal yang Harus Kamu Tahu Hari Ini – 5 Oktober 2020

Morning Briefing 5 Oktober 2020
Foto: www.unsplash.com

Selamat hari Senin! Hujan sudah semakin sering turun, jadi pastikan menjaga kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak saat di tempat publik, dan cuci tangan dengan benar. Semoga harimu menyenangkan, dan berikut lima berita terbaru yang terangkum dalam Morning Briefing 5 Oktober 2020.

RUU Ciptaker akan dibahas di paripurna.

Tujuh fraksi DPR telah setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) pada rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 8 Oktober 2020. Keputusan ini diambil pada Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu (3/10) malam. Fraksi yang menyetujui ini adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak yakni, Demokrat dan PKS. Demokrat menilai pembahasan RUU ini cacat prosedur, karena tidak melibatkan banyak pemangku kebijakan sehingga pembahasan dianggap tidak akuntabel dan transparan. Menanggapi penolakan ini, Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah tetap akan membuka ruang dialog sebelum rapat paripurna digelar. (CNN Indonesia)

Koalisi Masyarakat Sipil desak Terawan dicopot.

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang terdiri dari akademisi dan organisasi sosial memulai sebuah petisi daring yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Kesehan Terawan Agus Putranto. Petisi ini dibuat karena menganggap Terawan tidak kompeten dalam menangani pandemi COVID-19 yang makin memburuk. Petisi ini dimulai pada Rabu (30/9) oleh Jala PRT, buruh Supinah, Presiden UIN Jakarta Sultan Rivandi, dan Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, dan Irma Hidayana dari LaporCovid19 dan menargetkan 5.000 tanda tangan. (Detik)

Warga Caledonia Baru tolak pisah dari Prancis.

Dalam penghitungan hasil referendum yang terjadi pada Minggu (4/10), wilayah Caledonia Baru memilih untuk tidak merdeka dari Prancis. Referendum ini adalah referendum kedua dari tiga yang disetujui di bawah perjanjian Noumea Accord 1998. Dalam hasil penghitungan, jumlah suara “tidak” sebanyak 53,26%, berbeda tipis dari pemungutan suara yang dilakukan pada 2018. Hasil ini membuat lega pemerintah Presiden Emmanuel Macron yang sedang fokus dengan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Prancis menyatakan siap mengorganisir referendum ketiga dalam waktu dua tahun lagi jika hal ini yang diinginkan oleh warga Caledonia Baru. Dan hasil apapun yang didapatkan nantinya, harus diterima kedua belah pihak. Caledonia Baru menjadi wilayah koloni Prancis pada 1853. Ketegangan telah lama terjadi antara suku asli Kanaks yang menginginkan kemerdekaan dengan keturunan dari warga kolonial yang tetap setia pada Paris. (Reuters)

Update COVID-19 global: Kondisi Trump, dan jumlah kasus di Belanda.

Menurut tim dokter, kondisi Donald Trump membaik setelah didiagnosa terinfeksi coronavirus, tapi masih belum keluar dari bahaya. Presiden AS tersebut mengonsumsi dosis kedua Remdesivir tanpa komplikasi, tidak demam, dan bernapas tanpa bantuan alat. Sementara itu, kandidat calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe BIden, dites negatif pada Jumat dan akan kembali dites lagi hari Minggu. Tim kampanye Biden menyatakan bahwa Biden akan dites secara reguler dan hasilnya akan dirilis kepada publik.

Sementara itu, dari Belanda dilaporkan, level infeksi melampuai angka 4.000 untuk pertama kalinya sejak awal pandemi, dengan 4.007 kasus baru pada Minggu. Amsterdam memiliki kasus baru terbanyak yakni 457 kasus. Dan di Iran terjadi lonjakan kasus kematian dari 179 menjadi 211, sehingga total ada 26.937 pasien meninggal di sana. Data Menteri Kesehatan Iran memperlihatkan jumlah kasus mencapai 471.772 dengan 3.653 kasus baru dalam 24 jam. Menurut mesin penghitung Johns Hopkins University, jumlah total kasus COVID global adalah 34.958.150, dengan 1.034.101 dan 24.342.438 pasien sembuh. (Bloomberg)

Twitter akan menskors akun yang inginkan Trump mati karena COVID-19.

Presiden Amerika Serikat terinfeksi COVID-19, sebagian warga net mendoakan kesembuhannya, sebagian lagi menginginkannya meninggal. Menanggapi hal ini, Twitter menegaskan akan menskor pemilik akun yang menginginkan Trump meninggal, meski tidak jelas bagaimana dan seberapa sering perusahaan ini bisa melakukannya. Kebijakan ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dan menganggapnya sebuah standar ganda karena selama ini banyak pengguna Twitter yang menerima ancaman kematian. Menanggapi hal tersebut Twitter mengeluarkan pernyataan melalui cuitan bahwa selama ini memang ada sejumlah kebijakan yang diterapkan secara “tidak konsisten” dan akan berusaha untuk lebih baik lagi dan menunjukkannya lewat “tindakan” bukan “kata-kata kosong.” (The Independent)

Selanjutnya: Usai membaca Morning Briefing 5 Oktober 2020, jangan lupa mengecek tentang apakah frozen collagen memiliki efek samping.

podcast button